KOTA PROBOLINGGO – Jelang Pemilu 2024, Forkopimda Kabupaten Probolinggo menggelar Forum Group Discusion (FGD) yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), di Pendopo Prasaja Negsti Wibawa.

Ada dua isu penting yang dibahas pada kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Probolinggo, yaitu kesiapsiagaan terhadap potensi terjadinya bencana alam dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama menghadapi tahun politik 2024.

Pj Sekda Pemkab Probolinggo Heri Sulistyanto memberikan kesempatan kepada masing masing anggota Forkopimda untuk menjelaskan pandangan serta arahan dalam kesiapsiagaan mencegah bencana alam serta langkah langkah konkrit agar ASN bisa menjadi netralitasnya dalam pemilu tahun 2024 mendatang.

” Kami dari Pemkab menginfokan untuk ASN Pemkab sudah melakukan ikrar netralitas ASN dalam pemilu 2024, minggu depan rencananya akan melakukan apel netralitas oleh seluruh kepala desa di pemkab Probolinggo”, jelasnya,Jumat (10/11)

Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sa’bani menegaskan sesuai dengan tupoksi Polri, dimana berfungsi sebagai pengelolaan kamtibmas yang dipengaruhi secara global, nasional, regional dan lokal, tentunya pengaruh tersebut akan mempengaruhi situasi kamtibmas.

“ Salah satunya bencana elnino yang berkepanjangan yang berdampak pada kekeringan di wilayah probolinggo sehingga berdampak pada perubahan harga pokok, terkait dampak yang ada kita selaku pemerintahan wajib hadir dalam kesulitan yang masyarakat hadapi”, jelasnya.

Memasuki pergantian musim, Polres Probolinggo Kota telah menyusuri aliran sungai, dan melakukan cek dan ricek 5 aliran Dam, khususnya aliran yang bermuara di wilayah dringu yang mana tiap tahunnya menjadi langganan banjir.

“Kami berusaha melakukan mapping untuk mengetahui upaya antisipasi dan meminimalisir dampak tersebut. Mari kita secara bersama-sama saling bergotong royong untuk selalu melakukan sinergitas dalam mengantisipasi dan meminimalisir bencana alam”tambahnya.

Di akhir acara Pj. Sekda Heri Sulistyanto memberi penekanan untuk melakukan inventarisasi bencana dan segera menggelar rakor kesiapsiagaan bencana. (*)