BLITAR – Polres Blitar Kota bersama Kodim 0808 Blitar, Satpol PP Kota Blitar dan Diskominfotik Kota Blitar menggelar operasi yustisi penegakan protokol kesehatan (prokes) untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Blitar pada hari Minggu (3/10/2021).

Operasi yang digelar mulai pukul 09.00 WIB itu dipimpin Padal Ipda Suko menelusuri di beberapa tempat yang ada di Wilayah Hukum Polres Blitar Kota yaitu Aloon-Aloon Kota Blitar, Makam Bungkarno, Taman Kebonrojo, dan Istana Gebang.

“Pagi ini kita melaksanakan kegiatan operasi yustisi gabungan TNI maupun dari Satpol PP Kota Blitar dengan menyusuri di 4 titik Wilayah Kota Blitar,” kata Padal Ipda Suko.

Ipda Suko mengatakan, sebanyak 18 pesonel gabungan TNI-Polri dan Satpol PP Kota Blitar dikerahkan dalam operasi yustisi pagi ini.

Operasi ini digelar dalam rangka tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 Tentang PPKM Level IV, Level III, Dan Level II Penanganan Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, SK Gubernur Jatim Nomor : 188/379/Kpts/13/2021, Instruksi Walikota Nomor 17 Tahun 2021 dan Keputusan Bupati Blitar Nomor :188/242/409.06/Kpts/2021.

“Kami akan lakukan kegiatan imbauan-imbauan secara persuasif humanis pada masyarakat dan juga membagikan masker gratis,” tambah Ipda Suko.

Meski mengedepankan langkah persusif humanis, tim gabungan tetap menindak tegas apabila ditemukan masyarakat yang tidak mematuhi protokol Kesehatan 6M yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mengurangi makan-makan bersama.

“Apabila masih ada masyarakat yang tidak mematuhi protokol Kesehatan 6M, maka kami akan melakukan kegiatan penegakan aturan. Hari ini kita menemukan ada 24 warga yang melanggar prokes dan orang yang melanggar prokes tersebut kami berikan teguran secara lisan,” tambahnya.

Beliau juga mengatakan operasi yustisi ini akan dilakukan setiap hari dengan sasaran lokasi yang kerap menimbulkan kerumunan. Operasi akan terus dilaksanakan hingga angka Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Blitar Kota bisa dikendalikan. (mda-humas)