Kepala LPKA Kelas I Blitar, Kristiyanto Wiwoho secara simbolik memberikan remisi kepada warga binaan yang mendapat remisi hari raya idul fitri
Kepala LPKA Kelas I Blitar, Kristiyanto Wiwoho secara simbolik memberikan remisi kepada warga binaan yang mendapat remisi hari raya idul fitri

BLITAR, PROKLAMATOR-Sebanyak 76 warga binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar mendapatkan remisi pada hari raya idul fitri 1937 H.

Remisi diumumkan langsung oleh Kepala LPKA Kelas I Blitar Kristiyanto Wiwoho, usai pelaksanaan sholat idul fitri di masjid LPKA Kelas I Blitar, Rabu (6/7/2016) pagi.

“Mereka yang mendapat remisi ini sesuai dengan jumlah yang kami usulkan kepada Kemenkumham. Semua di acc karena memenuhi persyaratan, yaitu berkelakukan baik, memenuhi syarat administrasi dan telah menjalani  minimal 6 bulan masa tahanan,” kata Kristiyanto.

Berdasarkan keputusan Menteri Hukum Dan Ham RI, untuk LPKA Kelas I Blitar dari total 76 warga binaan  yang mendapatkan remisi, 39 mendapatkan remisi 15 hari, 2 orang mendapatkan remisi 1 bulan 15 hari, dan 34 orang mendapat remisi 1 bulan.

“Ada 1 orang yang bebas bersyarat besuk, Kamis (7/7/2016). Yang bersangkutan telah memenuhi segala persyaratan diantaranya berkelakukan baik, memenuhi syarat administrasi dan telah menjalani dua pertiga masa tahanan,” imbuhnya.

Kristiyanto menambahkan, pemberian remisi anak bertujuan agar anak yang bermasalah dengan hukum mendapatkan pengurangan masa pidana dengan pertimbangan demi kepentingan masa depan anak dan mengurangi beban psikologi serta mempercepat proses integrasi.

“Harapannya anak-anak tersebut bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga dan masyarakat untuk masa depan yang lebih baik lagi,” ungkapnya.

Kristiyanto menambahkan,  pemberian remisi hari raya idul fitri secara online saat ini sedang diujicobakan di beberapa Lapas besar di Jakarta dan Sumatera Utara. diharapkan mulai remisi umum 17 Agustus, pemberian remisi di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia akan dilakukan dengan sistem aplikasi remisi online sebagai bentuk percepatan pemberian remisi, mempermudah pemantauan, penghematan biaya.

“Remisi online juga dilakukan untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dan system aplikasi  penilaian pembinaan narapidana melalui system scoring,” tutupnya.(rpk)